ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dampak kerugian immaterial akibat tudingan ijazah palsu yang mencatut namanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (06/11/2026).
Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, Jokowi menyampaikan bahwa narasi yang menuding keaslian dokumen pendidikannya telah merusak nama baik serta kehormatan keluarganya di ruang publik.
Jokowi menjelaskan bahwa tudingan tersebut tidak hanya menyerang aspek personal, tetapi juga berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat secara luas terhadap kepemimpinannya.
“Kerugian immaterial, Yang Mulia. Kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik saya dan juga ee keluarga saya, dan kemudian saya juga merasa telah dihina, direndahkan dengan amat sangat.”
— Jokowi
Lebih lanjut, ia merujuk pada data temuan survei mutakhir untuk mengukur sejauh mana informasi keliru tersebut berhasil memengaruhi persepsi publik di tengah masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 18 persen dari total populasi Indonesia tercatat masih mempercayai isu hoaks mengenai pemalsuan ijazah tersebut.
Angka persentase tersebut jika dikonversikan secara demografis setara dengan puluhan juta warga yang terpapar oleh disinformasi di ruang digital.
Sekitar 18 persen atau kurang lebih 34 juta jiwa masyarakat Indonesia tercatat percaya terhadap tuduhan ijazah palsu tersebut.
Jokowi menegaskan bahwa jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil dan menjadi indikator nyata mengenai tantangan penyebaran informasi yang tidak akurat.
Sebelumnya, pihak institusi pendidikan terkait beserta tim hukum telah berulang kali memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
“Betul, Yang Mulia. 34 juta orang percaya, Yang Mulia, bahwa tuduhan palsu tuduhan ijazah palsu ini telah mengurangi kepercayaan publik terhadap saya, Yang Mulia.”
— Jokowi
Kendati demikian, arus informasi di platform digital dinilai bergerak jauh lebih cepat dibandingkan upaya klarifikasi administratif yang dilakukan oleh lembaga berwenang.
Fenomena ini menyoroti perlunya peningkatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif tanpa dasar bukti yang valid.
 mengungkapkan dampak kerugian immaterial akibat tudingan ijazah palsu yang mencatut namanya dalam persidangan di Pengadilan Neger...){kind=link}