Demo Sumpah Pemuda: Mahasiswa dan Warga Bawa Tuntutan Tepati atau Pergi

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Komite Sadar (Seruan Kedaulatan Rakyat) kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran guna menuntut perubahan kebijakan nasional dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rabu (28/10/2026).

Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai isu krusial, mulai dari persoalan ekologi hingga tata kelola anggaran negara. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi serupa yang sebelumnya dihelat di Tugu Tani pada 20 Oktober 2026, yang menandai dua tahun masa kepemimpinan pemerintah saat ini.

Dalam aksi bertajuk “Tepati atau Pergi” ini, para demonstran menggunakan simbol three-finger salute sebagai instrumen perlawanan. Simbol yang dipopulerkan melalui karya fiksi tersebut kini telah bertransformasi menjadi bahasa universal bagi gerakan prodemokrasi di berbagai negara, termasuk Thailand, Myanmar, dan Hong Kong. Selain di Jakarta, aksi serupa juga dilaporkan terjadi di Yogyakarta, dengan titik konsentrasi massa di gedung DPRD, depan Istana Negara, serta kawasan Nol Kilometer.

Tuntutan utama yang dibawa oleh Komite Sadar mencakup penetapan status bencana nasional di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua, serta desakan untuk mengadili korporasi yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan ekologis. Selain itu, massa menyoroti penggunaan APBN yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dianggap membebani anggaran negara.

“Kami menuntut pemerintah menuntaskan integrasi tata kelola lahan dan menyegerakan one map policy agar tercipta transisi energi yang berkeadilan serta terpenuhinya hak ruang hidup masyarakat.”

— Komite Sadar

Isu pendidikan dan kesejahteraan tenaga kerja juga menjadi sorotan tajam. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya pendidikan yang kian mencekik masyarakat kelas bawah serta memperbaiki pelayanan dasar. Data menunjukkan bahwa hanya 6,03% warga pedesaan yang mampu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, sementara 35,40% pekerja di Indonesia masih terjebak dalam pekerjaan tanpa perlindungan memadai.

Selain isu struktural, aliansi mahasiswa juga menuntut pertanggungjawaban atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Mereka mengecam tindakan represif negara yang dinilai sebagai bentuk militerisasi ruang sipil. Pihak penyelenggara aksi menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti hingga ada respons konkret dari pemerintah terhadap lima tuntutan yang telah diajukan.

“Negara lebih memilih mengadili mereka yang kritis ketimbang menuntaskan 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terus mencoba dilupakan oleh pihak yang berkuasa.”

— Komite Sadar

Di Yogyakarta, aksi massa berlangsung dengan pendekatan yang unik. Akun Gejayan Memanggil mengimbau para peserta untuk menanggalkan jaket almamater mereka agar solidaritas antara mahasiswa, buruh, petani, hingga pedagang kaki lima terlihat lebih setara. Langkah ini diambil untuk menegaskan bahwa isu yang dibawa adalah isu rakyat luas, bukan sekadar kepentingan sektoral mahasiswa.

Pemerintah sendiri telah menyatakan akan mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan melalui jalur konstitusional. Namun, hingga saat ini, tekanan publik terus mengalir seiring dengan rencana demonstrasi yang akan terus dipantau perkembangannya oleh organisasi masyarakat sipil. Situasi di lapangan tetap dalam pengawasan ketat aparat keamanan, dengan skema rekayasa lalu lintas situasional yang diterapkan di sekitar titik pusat aksi guna meminimalisir gangguan bagi masyarakat umum.

Hingga berita ini diturunkan, aksi massa di berbagai titik masih terus berlangsung dengan agenda penyampaian orasi. Para koordinator lapangan tetap mengimbau peserta untuk menjaga ketertiban dan disiplin barisan demi menghindari provokasi dari pihak ketiga yang dapat mencederai esensi perjuangan mereka. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini pun menjadi cerminan bahwa partisipasi politik generasi muda tetap menjadi instrumen koreksi yang vital dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.