Sumpah Pemuda, KSPN Minta Mahasiswa Sampaikan Aspirasi Damai

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengimbau seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat yang berencana menggelar unjuk rasa pada momentum peringatan Sumpah Pemuda agar menyampaikan aspirasi secara tertib, aman, dan damai di sejumlah titik vital ibu kota. Imbauan ini disuarakan demi memastikan pergerakan kebebasan berpendapat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah serta isu-isu ketenagakerjaan tetap berjalan sesuai koridor hukum dan menjaga kondusivitas nasional, Rabu(28/10/2026).

Menurut Ristadi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin sepenuhnya oleh undang-undang di Indonesia. Hak tersebut memegang peranan krusial sebagai sarana kontrol sosial terhadap jalannya roda pemerintahan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa penyampaian kritik harus diimbangi dengan sikap tanggung jawab moral serta mengutamakan ketertiban umum agar tidak mencederai esensi perjuangan yang sedang diusung oleh kelompok mahasiswa dan buruh.

“Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi sebagai bagian penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Namun aksi tetap harus mengedepankan ketertiban, kedamaian, dan tanggung jawab dalam menyampaikan tuntutan, agar tujuan baik juga dilakukan dengan cara yang baik seperti yang juga selama ini KSPN lakukan dalam kegiatan aksi unjuk rasa.”

— Ristadi

Pemilihan tanggal penggalangan massa yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dipandang memiliki nilai historis yang amat penting bagi perjalanan bangsa. Peristiwa bersejarah pada 1928 tersebut membuktikan bagaimana generasi muda mampu menepis ego kelompok demi mengikrarkan tekad persatuan tanah air. Ristadi berharap agar nilai persatuan tersebut dapat diresapi oleh seluruh peserta aksi massa dalam mengekspresikan pandangan politik dan sosial mereka secara santun serta bermartabat.

“Apalagi tanggal 28 Oktober adalah momentum bersejarah para pemuda Indonesia membulatkan tekad membangun persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Semangat ini harus dijaga oleh generasi muda termasuk mahasiswa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.”

— Ristadi

Dalam demonstrasi tersebut, deretan isu strategis kebangsaan dan ketenagakerjaan menjadi agenda utama penyampaian aspirasi. Gerakan mahasiswa dan gabungan serikat pekerja menuntut perhatian pemerintah terhadap perlindungan hak-hak pekerja, peninjauan kembali regulasi ketenagakerjaan yang dianggap merugikan, penataan sistem kerja kontrak, serta jaminan pengupahan yang layak di tengah dinamika ekonomi nasional. Sinergi antara kaum akademisi dan kelompok buruh diharapkan memicu tekanan moral yang positif bagi perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif.

Pengawalan Aparat dan Sikap Pemerintah

Menanggapi rencana gelombang aksi massa tersebut, pihak Istana melalui Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmennya untuk tetap mendengarkan seluruh masukan dari publik. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan bahwa pintu dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi selalu terbuka lebar. Pihak Istana berharap kritik yang dilontarkan dari jalanan diimbangi dengan data faktual serta argumen akademis yang rasional agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat eksekutif.

Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersiap menerjunkan ribuan personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi di berbagai titik strategis. Aparat keamanan diinstruksikan untuk menjalankan pola pengamanan yang persuasif dan memprioritaskan keselamatan massa aksi serta warga pengguna jalan. Pendekatan humanis diutamakan guna menghindari potensi gesekan di lapangan, sekaligus mengantisipasi munculnya pihak penyusup yang berniat menciptakan bentrokan atau kericuhan di tengah barisan mahasiswa.

Guna meminimalisir risiko yang dapat merugikan kepentingan umum, koordinasi ketat antara koordinator lapangan dari berbagai kampus dan organisasi kemasyarakatan terus ditingkatkan. Kedisiplinan barisan menjadi faktor kunci agar demonstrasi tidak memicu kerusakan fasilitas publik maupun penutupan akses jalan utama yang merugikan aktivitas harian masyarakat. Pengawasan internal dipandang sangat penting dalam menjaga kestabilan barisan dari pengaruh provokasi luar.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional menilai keberhasilan sebuah penyampaian pendapat tidak diukur dari seberapa besar kekacauan yang ditimbulkan, melainkan dari seberapa jernih pesan moral yang mampu disampaikan kepada khalayak. Dukungan publik luas diyakini akan mengalir apabila perjuangan menyuarakan hak-hak rakyat dilakukan melalui mekanisme yang penuh etika, santun, dan taat pada aturan hukum yang berlaku.

Dinamika aksi penyampaian pendapat menjelang peringatan hari besar nasional kerap menjadi barometer kematangan peradaban demokrasi suatu bangsa. Ketajaman kritik dari para mahasiswa yang berpadu dengan ketertiban aksi menunjukkan bahwa generasi muda mampu menjadi benteng pengawas kekuasaan yang objektif, rasional, serta bertanggung jawab terhadap menjaga keutuhan negara.

Dengan terjalinnya komunikasi yang responsif antara perwakilan pengunjuk rasa, jajaran kepolisian, dan perwakilan pemerintah, seluruh rangkaian aksi diharapkan berjalan kondusif dari awal hingga massa membubarkan diri secara damai. Peringatan momentum Sumpah Pemuda tahun ini pun diharapkan menjadi teladan nyata bagaimana aspirasi rakyat dapat disuarakan dengan lantang tanpa mencederai semangat persatuan nasional.