Saturday, November 21, 2026
HomeNewsKasus Bullying Kian Marak, Dasco Dorong Revisi UU Perlindungan Anak

Kasus Bullying Kian Marak, Dasco Dorong Revisi UU Perlindungan Anak

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen penuh lembaga legislatif untuk mempercepat proses revisi Undang-Undang Perlindungan Anak guna merespons lonjakan kasus kekerasan dan perundungan yang dinilai sudah berada di tingkat mengkhawatirkan, Jumat (20/11/2026).

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Langkah cepat parlemen ini diambil menyusul maraknya aksi kekerasan antarpelajar yang tidak hanya terjadi di lingkungan satuan pendidikan formal, tetapi juga meluas ke ruang terbuka publik serta dunia siber yang menyasar anak-anak di bawah umur.

Dalam keterangannya usai menghadiri acara peringatan Hari Anak Internasional yang diinisiasi oleh ADK Movement bersama Forum OSIS, pimpinan DPR RI tersebut menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan nyata. Ia menilai eskalasi kekerasan fisik maupun siber yang menimpa para pelajar memerlukan penanganan hukum yang lebih tegas dan komprehensif agar kejadian serupa tidak terus berulang di kemudian hari.

DPR RI berkomitmen mempercepat revisi Undang-Undang Perlindungan Anak demi menekan angka perundungan.

Menurut Dasco, regulasi yang ada saat ini perlu segera disesuaikan dengan dinamika sosial modern agar sanksi yang diberikan mampu menimbulkan efek jera sekaligus memperbaiki sistem pengawasan di institusi pendidikan. Ia menambahkan bahwa lembaganya akan segera mendorong agar pembahasan revisi undang-undang tersebut bersama sistem peradilan pidana anak dapat segera diproses di parlemen, Jumat (20/11/2026).

“Dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia, ini tadi acara yang dilakukan oleh ADK Movement bekerja sama dengan beberapa unsur termasuk Forum OSIS.”

— Sufmi Dasco Ahmad

Lebih lanjut, politisi tersebut menyoroti bahwa perlindungan terhadap generasi muda merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan unsur keluarga, sekolah, hingga penegak hukum. Penguatan aturan dipandang krusial untuk menutup celah hukum yang selama ini kerap membuat penyelesaian kasus kekerasan anak berakhir tanpa evaluasi mendalam terhadap pihak-pihak yang lalai.

“Dan kami lembaga DPR RI tadi sangat mendukung, dan kami sudah tegaskan bahwa perundungan anak memang tidak boleh terjadi lagi.”

— Sufmi Dasco Ahmad

Data menunjukkan lonjakan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mencapai 573 kasus pada tahun 2024.

Berdasarkan data yang bersumber dari KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, lonjakan kasus di lingkungan satuan pendidikan meningkat dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada tahun berikutnya, dengan 31 persen di antaranya berkaitan langsung dengan perundungan. Mayoritas korban kekerasan tersebut justru didominasi oleh siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan.

  • Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak didorong segera
  • Kasus perundungan anak marak di sekolah dan ruang siber
  • DPR berkomitmen memperkuat sistem peradilan pidana anak

Dengan adanya dorongan percepatan legislasi ini, publik kini menantikan langkah konkret dari badan legislatif untuk segera merumuskan aturan yang lebih adaptif. Draf perubahan undang-undang tersebut diharapkan mampu memperketat pengawasan, memberikan keadilan bagi para korban, serta menghentikan rantai kekerasan di kalangan anak-anak Indonesia secara berkelanjutan.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments