Saturday, November 21, 2026
HomeNewsUsul Cawapres untuk Prabowo, DPD RI Dorong Figur Pemersatu Daerah

Usul Cawapres untuk Prabowo, DPD RI Dorong Figur Pemersatu Daerah

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sudirman Haji Uma, secara resmi mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan pimpinan lembaga tersebut sebagai calon wakil presiden (cawapres) guna mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026) ini menekankan pentingnya sosok yang mampu berperan sebagai pemersatu bangsa, memiliki independensi tinggi, serta tidak memiliki ambisi politik untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang, Jumat (20/11/2026).

Dorongan ini muncul di tengah spekulasi politik nasional yang semakin dinamis mengenai sosok pendamping Presiden Prabowo untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan. Sudirman Haji Uma menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat sistem presidensial dengan basis dukungan yang lebih luas, terutama dalam menjembatani kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini masih menjadi tantangan utama.

Menurut Sudirman, kriteria utama yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah figur yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terbebani kepentingan partai politik tertentu. Ia menilai bahwa senator memiliki keunggulan kompetitif karena posisinya sebagai representasi daerah yang secara konstitusional tidak terikat pada kepentingan golongan atau partai politik mainstream.

“Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya tiga tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak.”

— Sudirman Haji Uma

Haji Uma merinci empat nama dari pimpinan DPD RI yang dinilai memiliki kapasitas manajerial dan pengalaman parlemen yang mumpuni untuk mendampingi kepala negara. Empat figur tersebut adalah Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas. Keempat tokoh ini dinilai mampu meredam polarisasi dan menjalankan agenda nasional dengan fokus pada pemerataan ekonomi.

Secara teknis, pemilihan wakil presiden nantinya akan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana Presiden akan mengusulkan dua nama kepada MPR RI untuk dipilih salah satunya. Mengingat DPD RI memiliki 152 anggota yang juga memiliki hak suara di MPR, aspirasi dari daerah dipandang memiliki bobot politis yang signifikan dalam proses suksesi tersebut.

  • Sosok cawapres dari DPD diharapkan menjadi penyeimbang pusat dan daerah.
  • Figur dari DPD dinilai lebih netral karena tidak memiliki kepentingan politik untuk Pilpres 2029.
  • Kriteria utama yang diusulkan adalah kemampuan merangkul seluruh komponen bangsa sebagai pemersatu.

Selain faktor netralitas, Haji Uma menyoroti keuntungan strategis jika Prabowo memilih wakil dari unsur DPD. Ia berpendapat bahwa langkah ini akan menjaga stabilitas koalisi pemerintahan, karena tidak ada partai politik yang merasa tersaingi oleh calon dari internal partai koalisi lainnya. Hal ini diharapkan mampu mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di lingkar kekuasaan pusat.

Terdapat 152 anggota DPD RI yang mewakili aspirasi dari 38 provinsi di seluruh Indonesia dalam periode saat ini.

Lebih lanjut, Sudirman menegaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai anatomi daerah menjadi modal penting. Seorang wakil presiden yang memahami persoalan fiskal dan ketimpangan pembangunan di daerah akan lebih efektif dalam mengawal program-program strategis nasional agar terserap hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, kehadiran tokoh daerah di posisi RI-2 bukan sekadar simbolis, melainkan langkah konkret untuk mempercepat integrasi kebijakan nasional.

“DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu.”

— Sudirman Haji Uma

Meskipun DPD RI secara kelembagaan menyatakan untuk tidak melakukan intervensi terhadap hak prerogatif Presiden, aspirasi dari para senator ini tetap menjadi catatan penting dalam diskusi publik. Prabowo Subianto sendiri hingga kini masih terus melakukan komunikasi intensif dengan para ketua umum partai politik koalisi untuk mematangkan formasi pemerintahan. Keputusan final nantinya akan mencerminkan strategi besar Presiden dalam mengelola tantangan ekonomi dan stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatannya nanti.

Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia dalam mengintegrasikan berbagai elemen di luar struktur partai politik tradisional. Dengan menempatkan figur yang memiliki legitimasi dari daerah, pemerintahan diharapkan dapat menjalankan roda kebijakan dengan dukungan yang lebih inklusif dan merata dari seluruh penjuru tanah air.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments