ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi memutuskan untuk mempercepat proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka guna mengisi kekosongan jabatan eksekutif pasca pengunduran diri yang diajukan pada Rabu (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak akan menggunakan batas waktu maksimal 60 hari yang diamanatkan oleh konstitusi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan kesinambungan roda pemerintahan agar tidak terjadi stagnasi birokrasi dalam waktu yang lama. Sidang paripurna yang mengagendakan pemilihan hingga pelantikan wakil presiden definitif telah dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (02/12/2026).
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong segera dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan yang berlarut-larut.
Keputusan untuk mempercepat agenda ini lahir dari konsensus antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Muzani menjelaskan bahwa semangat utama dari percepatan tersebut adalah efisiensi transisi kepemimpinan nasional agar agenda kenegaraan tetap berjalan optimal.
“Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik.”
— Ahmad Muzani
Secara prosedural, MPR telah mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera menyerahkan dua nama calon kandidat Wakil Presiden yang akan diusulkan ke parlemen. Nama-nama yang masuk nantinya tidak akan langsung disahkan, melainkan harus melalui proses verifikasi ketat oleh tim yang dibentuk MPR guna memastikan seluruh persyaratan formal terpenuhi sesuai tata tertib yang berlaku.
- MPR tidak akan menunggu batas waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru.
- Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
- Presiden wajib mengajukan dua nama calon untuk diverifikasi oleh tim MPR.
Muzani menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral penyelenggara negara. Meskipun konstitusi memberikan tenggat hingga 10 Januari 2027, kebutuhan akan figur pendamping presiden yang definitif dianggap sebagai prioritas yang mendesak. Pihaknya memastikan bahwa setiap tahapan dalam sidang paripurna nanti, mulai dari pemilihan, pelantikan, hingga pengesahan calon terpilih, akan dilakukan secara konstitusional.
Batas maksimal 60 hari yang diberikan oleh konstitusi untuk mencari pengganti wakil presiden seharusnya berakhir pada 10 Januari 2027, namun MPR memilih menuntaskannya jauh lebih cepat.
Terkait teknis pelaksanaan, Sekretariat Jenderal MPR telah melakukan persiapan matang untuk memastikan seluruh anggota parlemen dapat hadir dalam sidang paripurna tersebut. Keputusan ini diambil agar proses transisi politik tidak menimbulkan spekulasi negatif di pasar keuangan maupun masyarakat luas. Dengan adanya percepatan ini, diharapkan ketidakpastian politik yang sempat muncul akibat mundurnya Gibran dapat segera berakhir.
Di sisi lain, publik kini menantikan dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemilihan ini dinilai sebagai ujian penting bagi koalisi pemerintahan dalam menjaga integritas dan stabilitas di sisa masa jabatan periode saat ini. Pimpinan MPR berkomitmen bahwa seluruh proses pemilihan akan berjalan transparan, akuntabel, dan tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan, Jumat (13/11/2026).
“Meskipun MPR RI memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanggal 12 November, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027.”
— Ahmad Muzani
