ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat luas setelah gelaran Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran HI menuai gelombang kritik tajam akibat mencuatnya temuan dugaan peserta bayaran serta polemik kehadiran tokoh publik, Sabtu (31/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di depan Pos Polisi Thamrin, Jakarta Pusat, tersebut diinisiasi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan mengangkat tema sentral persatuan dan perlawanan terhadap penyebaran informasi bohong. Namun, acara yang mulanya dirancang untuk menggalang solidaritas generasi muda itu justru memicu perdebatan sengit di ruang publik setelah sejumlah rekaman video mengungkap adanya kejanggalan identitas dari massa yang dihadirkan mengenakan jaket almamater perguruan tinggi.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa institusinya menerima seluruh masukan dan kegaduhan yang timbul sebagai bahan koreksi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan, kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi.”
— Kombes Pol Budi Hermanto
Sorotan publik dalam kegiatan tersebut juga mengarah pada kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad bersama pembuat konten Willie Salim. Keduanya sempat menjadi sasaran kritik warganet lantaran dianggap melegitimasi seremonial yang diwarnai manipulasi kepesertaan mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Budi meluruskan posisi kedua pesohor itu agar tidak terjadi pembiasan opini. Pihak kepolisian menegaskan bahwa keterlibatan mereka murni sebagai tamu kehormatan yang diundang secara resmi oleh panitia penyelenggara untuk memberikan motivasi kebangsaan kepada para peserta.
Niat awal pelibatan figur publik tersebut diproyeksikan guna memperluas jangkauan pesan positif peringatan Sumpah Pemuda kepada generasi muda melalui saluran komunikasi modern. Akan tetapi, ketidaksiapan teknis serta lemahnya penyaringan massa di lapangan justru mengaburkan substansi pesan persatuan yang hendak digaungkan aparat penegak hukum bersama para pemuda.
| Penyelenggara | Polda Metro Jaya |
|---|---|
| Lokasi Kegiatan | Pos Polisi Thamrin, Bundaran HI, Jakarta Pusat |
| Tokoh Undangan | Raffi Ahmad dan Willie Salim |
Akar kegaduhan bermula ketika sejumlah peserta deklarasi yang mengenakan jas almamater kampus tertentu tidak mampu menjelaskan status kemahasiswaan mereka saat ditanyai oleh masyarakat dan awak media. Pengakuan beberapa oknum yang mengaku menerima imbalan uang serta dipinjami atribut perguruan tinggi oleh orang tidak dikenal memicu kemarahan komunitas akademik.
Beberapa perwakilan sivitas akademika melayangkan keberatan resmi karena identitas almamater mereka dicatut tanpa izin demi memenuhi kuota kerumunan massa seremonial. Ironi ini dinilai publik mencederai esensi peringatan Sumpah Pemuda yang semestinya dilandasi oleh kejujuran, integritas, dan independensi gerakan moral mahasiswa.
Evaluasi Standar Penyelenggaraan Acara
Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan bahwa nilai persatuan yang diwariskan dalam Sumpah Pemuda tetap menjadi pedoman moral utama bagi institusi kepolisian dalam menjaga keharmonisan seluruh elemen bangsa. Peristiwa ini menjadi dorongan nyata bagi jajaran kepolisian untuk membenahi tata kelola komunikasi publik dan mekanisme koordinasi di tingkat akar rumput.
- Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terbuka atas polemik kegiatan di Bundaran HI.
- Raffi Ahmad dan Willie Salim hadir murni sebagai tamu undangan resmi panitia kepolisian.
- Kritik publik dan pencatutan almamater kampus dijadikan bahan evaluasi operasional internal.
Klarifikasi terbuka ini diapresiasi oleh berbagai pihak sebagai wujud pertanggungjawaban kelembagaan penegak hukum di tengah keterbukaan informasi. Langkah cepat meluruskan status para tamu undangan diharapkan mampu membedakan secara tegas antara peran institusi sebagai penanggung jawab acara dan figur publik yang hadir semata untuk memenuhi undangan resmi kenegaraan.
Pengawasan terhadap mekanisme verifikasi mitra pelaksana kegiatan publik kini diperketat guna mencegah terulangnya insiden pencatutan identitas serupa. Jajaran Bidang Humas Polda Metro Jaya berkomitmen meninjau ulang protokol seleksi dan pelibatan komunitas agar setiap agenda di masa mendatang merepresentasikan aspirasi masyarakat secara otentik serta bebas dari kekeliruan representasi yang merugikan nama baik pihak-pihak terkait.
