ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa wacana perubahan definisi tindak pidana korupsi yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memerlukan kajian mendalam dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah menyoroti pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dengan standar internasional, khususnya United Nations Convention against Corruption (UNCAC), agar setiap langkah reformasi hukum memiliki landasan yang kuat dan tidak sekadar menjadi respons terhadap polemik yang berkembang di masyarakat, Minggu (25/10/2026).
Gagasan Luhut Binsar Pandjaitan mengenai perlunya redefinisi korupsi berakar dari keresahan para pengambil kebijakan di tingkat eksekutif. Selama ini, ketidakpastian batasan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan keraguan bagi pejabat publik dalam mengeksekusi anggaran. Kekhawatiran akan dikriminalisasi atas kebijakan yang diambil dengan iktikad baik dinilai menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan nasional dan penyerapan anggaran negara.
Reformasi definisi korupsi menjadi krusial karena saat ini masih terdapat stagnasi regulasi di mana hukum Indonesia masih merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, sementara praktik internasional telah memisahkan secara tegas antara delik suap dan kerugian keuangan negara.
Yusril menekankan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap masukan tersebut, namun ia mengingatkan agar proses ini dilakukan dengan kehati-hatian ekstra. Ia menyoroti bahwa setiap perubahan norma hukum harus melalui mekanisme legislasi yang ketat di Dewan Perwakilan Rakyat serta melibatkan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI untuk memastikan tidak ada celah hukum bagi pelaku kejahatan kerah putih.
“Tidak bisa sembarangan atau hanya semata-mata karena ingin terlihat heroik dalam memberantas korupsi, tetapi dengan pemahaman hukum yang ala kadarnya.”
— Yusril Ihza Mahendra
Lebih lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah harus memahami sejarah panjang penyusunan undang-undang antikorupsi di Indonesia sebelum memutuskan untuk mengubahnya. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap substansi hukum sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak mencederai rasa keadilan publik maupun semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dijunjung tinggi oleh negara.
- Usulan Luhut berfokus pada efisiensi pembangunan dan kepastian hukum bagi pejabat publik.
- Yusril menekankan pentingnya merujuk pada ketentuan UNCAC dalam melakukan reformasi hukum.
- Pemerintah berkomitmen melibatkan berbagai pihak untuk menghindari celah hukum bagi pelaku tindak pidana.
Menanggapi undangan dari Dewan Ekonomi Nasional, Yusril dijadwalkan akan menghadiri pertemuan untuk membahas lebih lanjut mengenai arah kebijakan hukum ini. Ia menyatakan kesiapannya untuk memaparkan latar belakang sejarah dan tantangan regulasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Baginya, dialog konstruktif adalah kunci untuk menjernihkan perdebatan yang ada.
“Saya bersedia menjelaskan apabila diminta, agar kita secara jernih dapat memahami latar belakang dan sejarah penyusunan berbagai undang-undang dan konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi. Pemahaman sejarah itu sangat penting, karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba.”
— Yusril Ihza Mahendra
Di sisi lain, isu ini memicu respons beragam dari masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi. Banyak pihak khawatir bahwa penyempitan definisi korupsi dapat melemahkan instrumen hukum yang sudah ada. Pemerintah menegaskan bahwa pengkajian ulang ini tidak bertujuan untuk memberikan impunitas atau melonggarkan hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa, melainkan untuk menciptakan iklim birokrasi yang lebih efisien dan kompetitif.
Pemerintah tengah menimbang berbagai masukan terkait revisi regulasi yang menyangkut setidaknya 30 pasal krusial dalam undang-undang pemberantasan korupsi.
Hingga saat ini, belum ada draf resmi mengenai perubahan definisi korupsi yang diajukan oleh pemerintah. Wacana tersebut masih berada pada tahap diskusi awal di tingkat kementerian terkait. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dalam setiap tahapan diskusi, guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Ke depan, navigasi kebijakan ini akan menjadi ujian bagi koordinasi lintas kementerian dalam menyeimbangkan antara tuntutan percepatan pembangunan nasional dan komitmen pemberantasan korupsi. Kepercayaan publik tetap menjadi elemen utama yang harus dijaga oleh pemerintah dalam setiap langkah revisi hukum yang akan dilakukan, mengingat sensitivitas isu rasuah di Indonesia yang sangat tinggi.
