ZIAPMENANG.COM, SOLO — Menteri Koperasi dan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memastikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan mundur dari jabatannya setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA, Sabtu (31/10/2026).
Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada hari Jumat (30/10/2026) menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Menanggapi berbagai spekulasi dan tekanan politik dari sejumlah pihak yang mendesak pengunduran diri, Budi Arie secara tegas membantah kemungkinan tersebut karena persoalan administratif tidak serta-merta menggugurkan proses pemilihan umum.
“Tidak lah (Gibran tidak mundur). Itu kan cuma suketnya, surat keterangannya tidak bisa diterima kan, tapi kan itu rezim administrasi negara bukan rezim pemilu.”
— Budi Arie Setiadi
Mahkamah Agung memperkuat putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak sah, namun pendukung pemerintah menegaskan hal itu tidak memengaruhi legitimasi jabatan wakil presiden.
Lebih lanjut, Budi Arie menyatakan bahwa pihaknya tetap menghormati putusan lembaga peradilan tersebut sebagai bagian dari negara hukum yang berwenang menyelesaikan sengketa administratif.
“Kita menghormati negara hukum yang berwenang.”
— Budi Arie Setiadi
Perkara hukum ini bermula dari gugatan yang teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT pada tanggal 19 Februari 2026. Majelis hakim agung yang memutus perkara ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Yulius bersama anggota majelis lainnya.
Di sisi lain, dinamika politik nasional terus bergulir dengan adanya desakan dari partai politik oposisi seperti PDI Perjuangan yang meminta agar Gibran segera mengambil sikap ksatria. Kendati demikian, kubu pendukung pemerintah memilih untuk tetap fokus pada pelaksanaan program kerja strategis demi menjaga stabilitas nasional.
