ZIAPMENANG.COM, BOGOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bogor Rudy Susmanto di Markas Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, terkait penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (29/10/2026).
Pemeriksaan maraton ini dilakukan oleh tim penyidik lembaga antirasuah untuk mengusut aliran dana serta indikasi penyimpangan tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Selain mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, penyidik fokus menelusuri aliran dana yang bersumber dari pemotongan upah pungut pajak daerah yang semestinya diterima oleh para pegawai berhak.
KPK mendalami dugaan praktik pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah di lingkungan Pemkab Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap kepala daerah tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengumpulan alat bukti yang dilakukan secara langsung di wilayah hukum Bogor demi mengefektifkan proses penyidikan. Langkah turun langsung ke daerah ini diambil untuk mendalami keterangan dari berbagai saksi kunci secara lebih komprehensif, Kamis (29/10/2026).
“Hari ini benar ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dan pemeriksaan dilakukan secara maraton terhadap beberapa hal yang sedang didalami oleh tim penyidik.”
— Budi Prasetyo
Usai menjalani pemeriksaan tertutup yang berlangsung hingga sore hari, Bupati Bogor Rudy Susmanto memberikan keterangan kepada awak media. Ia menegaskan sikapnya yang kooperatif dalam mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan di lembaga penegak hukum tersebut demi menegakkan transparansi birokrasi, Jumat (30/10/2026).
“Bukan hanya beberapa staf, bukan hanya beberapa pihak, termasuk pimpinan daerah pun dimintai keterangan, termasuk saya sebagai Bupati Bogor pun dimintai keterangan.”
— Rudy Susmanto
Pemeriksaan terhadap kepala daerah ini menandai eskalasi baru dalam penanganan perkara korupsi di Kabupaten Bogor. Sebelumnya, penyidik telah memintai keterangan dari sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah dan pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah guna mengonfirmasi standar operasional prosedur pengelolaan anggaran yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya.
