ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan urgensi percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menekan risiko banjir susulan yang masih mengancam wilayah tersebut. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Tito menyatakan bahwa sedimentasi masif menjadi kendala utama yang menghambat kapasitas tampung sungai, sehingga curah hujan tinggi kerap memicu luapan air kembali ke pemukiman warga, Senin (26/10/2026).
Langkah strategis ini merupakan bagian dari mandat pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan infrastruktur pascabencana yang melanda kawasan Sumatera pada November 2025 dapat selesai secara bertahap hingga 2028. Hingga saat ini, sebanyak 33 kementerian dan lembaga telah dikerahkan untuk menjalankan rencana induk yang mencakup 11.520 kegiatan rehabilitasi fisik maupun sosial.
Data terbaru per 26 Oktober 2026 mencatat bahwa dampak bencana tersebut menjangkau 53 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut. Berkat upaya intensif pemerintah, lebih dari 2 juta jiwa pengungsi kini telah kembali ke rumah masing-masing, menandai berakhirnya masa tinggal di tenda pengungsian. Fokus pemerintah kini beralih pada perbaikan infrastruktur vital dan penguatan daya tahan lingkungan terhadap cuaca ekstrem.
- Pemerintah menargetkan normalisasi 137 sungai untuk meningkatkan kapasitas tampung air.
- Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan telah mencapai tahap fungsional di hampir seluruh wilayah.
- Sebanyak 33 kementerian dan lembaga terlibat dalam 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tito menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor antara Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, dan Polri telah berhasil mengembalikan aksesibilitas jalan utama. Meskipun demikian, ia mengakui adanya tantangan berupa kerusakan berulang pada beberapa jembatan daerah akibat banjir susulan yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak.”
— Muhammad Tito Karnavian
Selain infrastruktur fisik, layanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan komunikasi seluler telah kembali beroperasi di sebagian besar wilayah. Namun, pihak Satgas masih memantau enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang memerlukan perhatian khusus untuk pemulihan operasional. Upaya normalisasi sungai sendiri dilakukan melalui pengerukan sedimen secara masif agar aliran air tidak lagi meluap saat intensitas hujan meningkat.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir … Artinya ada terus susulan-susulan dan kita sedang bekerja menangani itu.”
— Muhammad Tito Karnavian
Pemerintah berharap dengan selesainya normalisasi sungai ini, kerusakan infrastruktur tidak akan terus berulang, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal. Satgas PRR juga terus melakukan evaluasi lapangan guna memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan memberikan dampak nyata bagi keselamatan warga di Sumatera. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, mengingat kondisi geografis wilayah yang rentan terhadap perubahan hidrologi.
| Indikator | Capaian |
|---|---|
| Provinsi Terdampak | 3 |
| Kabupaten/Kota | 53 |
| Target Normalisasi Sungai | 137 |
| Periode Pemulihan | 2026-2028 |
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga tata ruang serta kedisiplinan dalam pengelolaan area sempadan sungai. Satgas memastikan bahwa setiap tahapan pengerjaan akan terus diawasi agar infrastruktur yang dibangun memiliki ketahanan yang memadai untuk menghadapi tantangan iklim di masa depan.
