Karhutla 14 Taman Nasional di 2026: Walhi Sebut Kegagalan Satgas

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Sedikitnya 14 taman nasional di seluruh penjuru Indonesia dilaporkan mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2026, sebuah fenomena yang memicu kritik keras dari berbagai pihak mengenai efektivitas mitigasi pemerintah. Lembaga pemerhati lingkungan, Walhi, bahkan menyebut rangkaian peristiwa tahun ini sebagai yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan kegagalan sistemik dalam manajemen perlindungan kawasan konservasi, Senin (26/10/2026).

Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyoroti bahwa masifnya titik api di berbagai taman nasional tidak terlepas dari lemahnya pengawasan di lapangan serta ketidakmampuan Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional dalam menjalankan fungsinya. Uli menilai bahwa satgas yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo tersebut terjebak pada orientasi profit dibandingkan perlindungan ekosistem esensial.

Kondisi di lapangan memang menunjukkan tantangan yang sangat berat. Di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh sekitar 350 personel gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Humas Balai Taman Nasional Way Kambas, Riri Fitriandi, menjelaskan bahwa pemadaman di wilayah utara atau kawasan Cabang sangat sulit dituntaskan karena karakteristik lahan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan tanah.

Selain Way Kambas, sejumlah taman nasional besar lainnya juga mencatat luasan dampak yang signifikan. Taman Nasional Wasur di Papua Selatan mencatat luasan terdampak mencapai 8.708 hektare, sementara Taman Nasional Lorentz di Papua mencatat 6.532 hektare. Di Jawa Timur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) bahkan mencatat tragedi kemanusiaan dengan jatuhnya korban jiwa dari kalangan relawan di tengah luasan lahan terbakar yang mencapai 3.531 hektare.

Para ahli ekologi memperingatkan bahwa dampak kebakaran ini melampaui sekadar hilangnya vegetasi. Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, menekankan bahwa rusaknya habitat akan memaksa satwa liar, seperti gajah, keluar dari wilayah jelajahnya dan masuk ke area pemukiman atau perkebunan, yang secara otomatis meningkatkan potensi konflik antara manusia dan satwa.

Menanggapi situasi ini, pihak Kementerian Kehutanan telah mengambil langkah drastis dengan menutup akses pendakian dan wisata di sembilan taman nasional. Kebijakan ini diambil bukan sekadar untuk membatasi aktivitas pengunjung, melainkan sebagai langkah darurat demi keselamatan nyawa di tengah ancaman asap tebal dan kobaran api yang sulit diprediksi arah perambatannya. Meski bantuan udara berupa water bombing telah dikerahkan di beberapa lokasi, ketergantungan pada curah hujan masih menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan pemadaman total.

Hingga saat ini, proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik yang disengaja maupun karena kelalaian, masih menjadi sorotan publik. Walhi mendesak kepolisian untuk tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban pemilik konsesi di sekitar kawasan taman nasional yang terbukti membiarkan api merembet ke zona konservasi. Tanpa adanya tindakan tegas dan integrasi pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal, predikat Indonesia sebagai pemilik ekosistem esensial terbesar di dunia dikhawatirkan akan terus tergerus oleh bencana tahunan yang berulang.

Upaya rehabilitasi pasca-kebakaran kini menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Proses suksesi alami hutan yang terbakar membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk kembali ke fungsi semula. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif seperti pemasangan sensor pendeteksi panas dan penguatan kapasitas personel di tingkat tapak harus segera diprioritaskan sebelum musim kemarau berikutnya tiba.